Masa Perjuangan Pergerakan Nasional

Sejarah perjuangan pergerakan nasional dimulai dengan lahirnya gerakan

“BOEDI OETOMO” pada 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa STOVIA Jakarta. Gerakan ini merupakan wadah pergerakan kebangsaan yang menjadi penentu perjuangan nasional selanjutnya. Kelahiran gerakan ini menumbuhkan kesadaran baru untuk menghadapi kolonial Belanda dengan membentuk organisasi berwawasan nasional. Organisasi ini menjadi upaya nyata mewujudkan persatuan dan kesatuan, disusul oleh berbagai organisasi perjuangan lain seperti Syarikat Dagang Islam dan Indische Partij.

Pada tahun 1908, mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan Indische Vereeniging (IV) yang kemudian berubah menjadi Perkoempoelan Indonesia (PI) pada 1922, lalu menjadi Perhimpoenan Indonesia (PI). Sejak 1924, PI secara tegas menuntut kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi pemuda dan mahasiswa seperti Perhimpoenan Indonesia (PI-1922), Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia (PPPI-1926), dan Pemoeda Indonesia (1927) memiliki andil besar dalam merintis dan menyelenggarakan Kongres Pemoeda Indonesia tahun 1928, yang kemudian mencetuskan “Sumpah Pemuda”.

Masa Pendudukan Jepang

Tekanan pemerintah Jepang membatasi aktivitas pemuda dan mahasiswa, bahkan memaksa mereka berjuang di bawah tanah. Meskipun demikian, mereka berhasil mengorganisir diri dan mengadakan pertemuan pada 3 Juni 1945 di Jl. Menteng 31 Jakarta, yang menghasilkan keputusan bahwa mereka bertekad kuat untuk merdeka dengan kekuatan sendiri. Keputusan ini dikenal sebagai Ikrar Pemuda 3 Juni 1945. Menjelang kekalahan Jepang, mereka melatih rakyat dengan latihan kemiliteran, termasuk para pemuda, pelajar, dan mahasiswa, yang membentuk pasukan bernama “GAKUKOTAI”.

Masa Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan, peran pemuda dan mahasiswa berlanjut seiring dengan sejarah TNI. Pada 23 Agustus 1945, PPKI membentuk BKR, dan di lingkungan pemuda dan mahasiswa dibentuk BKR Pelajar. Kemudian BKR diubah menjadi TKR pada 5 Oktober 1945, dan di lingkungan pelajar dan mahasiswa menjadi TKR Pelajar. Pada 24 Januari 1946, TKR diubah menjadi TRI , dan laskar pemuda, pelajar, dan mahasiswa juga mengubah namanya menjadi berbagai nama seperti TRIP, TP, TGP, MOBPEL, dan CM.

Pada 3 Juni 1946, Presiden RI mengubah TRI menjadi TNI. Hal ini bertujuan agar tentara nasional hanya memiliki satu komandan , sehingga laskar dan barisan pejuang melebur menjadi satu dalam TNI. Laskar pelajar dan mahasiswa disatukan dalam wadah yang dikenal sebagai “Brigade 17/TNI-Tentara Pelajar”.

Masa Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia

Setelah kedaulatan NKRI diakui melalui Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949, pemerintah melikuidasi dan mendemobilisasi Brigade 17/TNI-Tentara Pelajar pada 31 Januari 1952, memberikan pilihan kepada anggotanya untuk tetap menjadi prajurit TNI atau melanjutkan studi.

Melihat ancaman dan gangguan yang terus terjadi pada dekade 1950-an, seperti pemberontakan DI/TII , para mahasiswa kembali terjun dalam perjuangan bersenjata bersama ABRI. Sebagai realisasi UU Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara , diselenggarakan Wajib Latih (WALA) di kalangan mahasiswa, dimulai dengan proyek percontohan di Bandung pada 13 Juni 1959 yang dikenal dengan WALA 59. WALA 59 merupakan cikal bakal Resimen Mahasiswa sekarang ini. Pendidikan dan latihan kemiliteran selanjutnya dilaksanakan untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai potensi pertahanan dan keamanan melalu RINWA (Resimen Induk Mahasiswa), yang kemudian namanya berubah menjadi MENWA.

Masa Orde Lama

Dalam upaya pembebasan Irian Barat (TRIKORA) pada 19 Desember 1962 , Menteri PTIP mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pembentukan Korps Sukarelawan di lingkungan Perguruan Tinggi. Keikutsertaan Menwa dalam Operasi Dwikora (Dwi Komando Rakyat) juga tercatat, di mana hingga 20 Mei 1971, sebanyak 802 anggota Menwa memperoleh anugerah “Satya Lencana Penegak” dan beberapa mendapatkan “Satya Lencana Dwikora”.

Masa Orde Baru

Peran Resimen Mahasiswa berlanjut dalam bidang Pertahanan Keamanan Negara. Pada masa awal Orde Baru, Menwa terlibat dalam penumpasan sisa-sisa G30S/PKI dan menjadi bagian dari Pasukan Kontingen Garuda di Timur Tengah. Pada tahun 1975, penyempurnaan organisasi Menwa terus diupayakan, dan melalui Keputusan Bersama tiga menteri (Menhankam, Mendikbud, dan Mendagri), Resimen Mahasiswa dibentuk di 27 wilayah provinsi.

Masa Reformasi

Pada masa reformasi, tuntutan pembubaran Menwa muncul di berbagai perguruan tinggi karena dianggap perpanjangan tangan TNI. Namun, Menwa tetap eksis. Menyikapi hal ini, para pimpinan Menwa mengadakan berbagai koordinasi dan pada 11 Oktober 2000, diterbitkan Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menhan, Mendiknas, Mendagri & Otda) tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa.

Karena dianggap kurang efektif, Badan Koordinasi Nasional Corps Resimen Mahasiswa Indonesia (BAKORNAS CRMI) dibubarkan pada Rapat Komando Nasional (Rakomnas) pada 24-26 Juli 2006 di Jakarta. Sebagai gantinya, dibentuklah

Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia (KONAS MENWA INDONESIA) sebagai lembaga kepemimpinan struktural Menwa di tingkat nasional. Sejak saat itu, KONAS MENWA INDONESIA terus eksis, mendorong pelaksanaan latsarmil, pendidikan lanjutan, dan menghidupkan kembali satuan-satuan yang vakum.

Hingga saat ini, KONAS MENWA INDONESIA merupakan struktur organisasi tertinggi Resimen Mahasiswa Indonesia dalam hal koordinasi dan komando organisasi Menwa di tingkat nasional.

Pendiri/Penggagas Resimen Mahasiswa Indonesia

Seiring dengan proses perjuangan kebangsaan, pendiri Menwa dapat dilihat dari periodisasinya:

1. Masa Perjuangan Kemerdekaan (era TP/TRIP/CM): Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP) RI, Jenderal T.B. Simatupang, pada tahun 1946, melalui pembentukan Brigade XVII yang terdiri dari Tentara Pelajar (TP), Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP), Tentara Genie Pelajar (TGP), dan Corps Mahasiswa (CM).

2. Masa Perjuangan DWIKORA-TRIKORA (nama WALAWA): Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KASAB) RI, Jenderal Besar A.H. Nasution, pada tahun 1961, melalui radiogram untuk pembentukan dan pelatihan Wajib Latih Mahasiswa (WALAWA) di setiap Perguruan Tinggi.

3. Masa Pemerintahan Orde Baru (nama MENWA): Mendikbud RI, Prof. Dr. Daoed Joesoef, dan PANGAB, Jenderal M. Joesoef, pada tahun 1978.

4. Masa Pemerintahan Saat Ini (nama KONAS MENWA Indonesia): Didirikan oleh para Pimpinan Menwa Tingkat Provinsi dan Perguruan Tinggi seluruh Indonesia dalam RAKOMNAS MENWA Indonesia pada 24-26 Juli 2006 di Jakarta